Waketum Gerindra Ajak Masyarakat Tak Bayar Pajak, Gak Nyangka Begini Reaksi Sandiaga Uno

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono kembali mengeluarkan pernyataan panas. Setelah sebelumnya, ia meminta Demokrat keluar dari koalisi ka­rena tidak berkontribusi dalam memenangkan 02, kali ini Arief mengajak pendukung Prabowo-Sandi untuk tak membayar pajak

Hal ini membuat calon wakil presiden RI nomor urut 02, Sandiaga Uno angkat bicara. Ia menentang keras ajakan Arief  untuk tidak membayar pajak. Sandi menilai pernyataan Arief Poyuono itu tidak sejalan dengan pemikirannya.

(eksplorasi.id)

Menurutnya, Arief tidak sepantasnya meminta pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno un­­tuk tidak membayar pajak kepada pemerintahan hasil Pemilu 2019 yang dianggap tidak sah.

“Kepentingan negara dan bangsa jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan kepentingan politik. Tentu saya sangat tidak mendukung,” ka­­­ta Sandiaga Uno seusai seminar di Palembang, Sumatra Selatan, ke­­marin.

(liputan6.com)

Menurut Sandiaga, dalam keadaan ekonomi sedang lemah dan neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit hingga US$2,5 miliar, pemerintah justru tengah membutuhkan peningkatan tax ratio.

Ia menuturkan, setelah berdiskusi dengan Menteri Keuangan Sri Mul­yani diketahui bahwa penerimaan negara sangat kurang dalam empat bulan terakhir.

 

Karena itu, dengan kondisi seperti saat ini, Sandiaga meminta agar warga negara Indonesia untuk taat dalam membayar pajak.

“Saya tegaskan negara lagi sulit. Ibu Sri Mulyani menyatakan pe­­ne­rimaan negara kurang dan kita bu­tuh sekali peningkatan tax ratio. Karena kalau rendah dan penerima­an negara kurang, akhirnya ekonomi bergerak lebih lambat lagi,” jelasnya.

“Program-program juga akan tertun­da. Untuk itu, kita harus melaksanakan kewajiban sebagai warga negara untuk membayar pajak, apalagi dalam keadaan ekonomi seperti se­karang.”

(cnnindonesia.com)

Menanggapi ajak Arief Poyuono itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tak khawatir. Alasannya, ba­nyak politikus lain yang tak setuju dengan seruan Arief itu.

“Kalau saya lihat di antara teman-teman politikus sendiri juga sudah pada berkomentar. Jadi, saya tetap berharap bahwa masih banyak yang memiliki cara pendekatan ke negarawanan yang baik,” ujar Sri Mulyani, kamis (16/5).

Sebelumnya, terkait tudingan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019, Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono menyerukan kepada pendukung paslon 02 dalam Pilpres 2019 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk tidak membayar pajak kelak.

Menurut dia, hal itu sebagai bentuk penolakan pengakuan terhadap hasil resmi pemilu yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Tolak bayar pajak kepada Pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui Pemerintahan hasil Pilpres 2019,” ujar Arief Poyuono melalui siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (15/5).

(eksplorasi.id)

Selain itu, Arief pun meminta agar partisan kubu 02 melakukan gerakan diam seribu bahasa sebagai sindiran atas pilpres yang dia sebut sarat akan kecurangan.

“Melakukan gerakan diam seribu bahasa dan tidak perlu melakukan kritik-kritik apa pun terhadap Pemerintahan yang tidak konstitusional, karena dihasilkan dari pilpres yang tidak legitimate,” ujarnya.

Arief Poyuono menyatakan, gerakan boikot hasil Pilpres 2019 meniru apa yang pernah dilakukan Megawati Sukarnoputri saat Orde Baru berkuasa. Saat itu, kata dia, Megawati melakukan boikot menentang kekuasaan Presiden kedua RI Soeharto.

“Kita lakukan gerakan boikot Pemerintahan hasil Pilpres 2019 seperti yang pernah diajarkan oleh Ibu Megawati ketika melawan rezim Soeharto yang mirip dengan rezim saat ini,” ucapnya.

Dia memandang, anggota legislatif partai Gerindra dan partai koalisi Indonesia Adil Makmur tidak perlu ikut andil dalam pembentukan DPR untuk lima tahun ke depan. Menurutnya, itu merupakan sebuah jalan untuk tidak mengakui Pemerintahan hasil Pilpres 2019.

“Dengan kita menolak bayar pajak dan tidak mengakui Pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019, dan anggota DPR RI Gerindra dan partai koalisi tidak perlu ikut membentuk DPR RI 2019-2024 adalah jalan untuk tidak mengakui Pemerintahan hasil Pilpres 2019,” tukas dia.

“Ini penting agar sistem demokrasi yang jujur, bersih dan adil bisa kita pertahankan,” sambungnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *