Deklarasikan Tolak People Power, FKUB: Bakal Merusak Keutuhan NKRI!

(pasundanekspres.co)

Pernyataan menolak gerakan People Power terus bermunculan. Kali ini giliran FKUB Kabupaten Subang yang mendeklarasikan penolakannya. Mereka menilai gerakan ini berdampak buruk, seperti yang dipaparkan ketuanya berikut.

Dilansir dari Pojoksatu.id, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Subang, menolak dengan tegas aksi People Power yang direncanakan bakal di gelar pada 22 Mei 2019 di Jakarta.

(pasundanekspres.co)

Mereka anggap, gerakan itu merupakan gerakan pemecah belah bangsa. Terlebih gerakan tersebut hanyalah gerakan sekelompok orang saja.

“Kami mendeklarasikan untuk menolak gerakan People Power, yang kami nilai bakal merusak keutuhan NKRI,” ujar Ketua FKUB Kabupaten Subang KH Mugni Ismail, Minggu (19/5).

Mereka juga menolak akan segalan bentuk ajakan terkait gerakan People Power itu. Gerakan itu dianggap gerakan segelintir orang yang, yang berniat memecah belah bangsa.

Hasil gambar untuk fkub subang
(pindainews.com)

“Kami juga menolak bentuk ajakan dan pengerahan massa secara inkonstituolnal,” katanya.

Sementara itu, Ketua FKDT (Forum Komunikasi Diniyah Tsanawiyah Kabupayen Subang, Atep, juga mendukung penolakan itu yang di deklarasikan oleh FKUB Subang.

“Gerakan ini sudah terindikasi memecah belah bangsa. Kita sebagai masyarakat harus jaga keutuhan NKRI,” katanya.

“Kita juga apresiasi KPU dan Bawaslu yang telah menyelenggarakan tahapan pemilu yang sangat demokratis ini,” ucapnya menambahkan.

Pemerintah Kabupaten Subang pun mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak turut aksi tersebut.

“Kami himbau untuk masyarakat untuk tidak ikut dalam kegiatan itu (People Power). Lebih baik kita bersama menjaga keutuhan NKRI demi persatuan bangsa,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Subang Aminudin.

Tokoh AGama Tulungagung juga Menolak

Dilansir dari Kompas.com, sejumlah tokoh agama dan ulama di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, menyatakan menolak gerakan People Power. Dinilai, gerakan tersebut sangat merugikan masyarakat dan berpotensi menggangu ketertiban umum.

Hasil gambar untuk Hadi Muhammad Mahfudz
(tribunnews.com)

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tulungagung Hadi Mohammad Mahfudz mengatakan, gerakan People Power dinilai kurang tepat, karena pemerintah sudah menyediakan lembaga resmi untuk menerima dan memproses segala bentuk laporan, terkait pemilu.

Dia mengimbau kepada masyarakat agar tidak mengikuti gerakan itu.

“Selama masih bisa diambil jalur sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita, kenapa ada gerakan People Power. Alangkah baiknya tidak dilakukan gerakan People Power tersebut,” ujar Hadi, Sabtu (18/5/2019).

Hasil gambar untuk people power
(tribunnews.com)

Gerakan tersebut juga dinilai akan berakibat fatal, dan berpengaruh buruk terhadap masyarakat luas utamanya yang berada di pedesaan.

Dia mengimbau bagi siapa saja untuk lapang dada dan menerima hasil resmi keputusan KPU pada 22 Mei mendatang.

“Kami juga mengajak kepada pihak penegak hukum, agar menegakkan hukum seadil-adilnya,” ujar Hadi.

Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) Tulungagung Tri Hadianto mengatakan, pople power merupakan gerakan yang tidak tepat.

Dia menilai, gerakan People Power sudah tidak percaya lagi terhadap sistem, dan berpotensi terjadi permasalahan baru yang mengganggu ketertiban dan keamanan seluruh masyarakat.

Pemerintah sudah menyediakan jalur dan membuka peluang bagi siapa saja yang merasa dirugikan, atas kecurangan hasil pemilu tahun ini.

Hasil gambar untuk Tri Hadianto bamag
(suara.com)

“People Power sudah tidak percaya sama sistem. Tidak mungkin seluruh lembaga dianggap curang. Ketika ada ketidakpuasan, harus disampaikan ke apa saja yang sudah disediakan di negara kita,” ujar Tri yang dikutip dari Kompas.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *